Oknum Wali Nagari  di kabupaten Dhamasraya Sumatera Barat ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Dhamasraya dalam dugaan Korupsi  dana Bansos tahun 2010.pada hari  jumat (23/10)

 

Dengan ada pemeriksaan dan penetapan  tersangka terhadap salah seorang  pejabat wali Nagari Di kabupaten Dhamasraya di benarkan  oleh Kejari Dhamasraya M Haris Hasbullah.SH MH melalui  Kasi Pindus Kejaksaan Negeri Dharmasraya  Ilza Putra  Zulafa .SH saat di temui awak media di Ruangannya  pada hari jumat  (23/10) mengatakan betul sekali  pada Hari ini ada pemeriksaan terhadap seorang Wali Nagari KotoTinggi kecamatan Koto Besar Kabupaten Dhamasraya berinisial AD umur  38 tahun.dalam  dugaan Tindak pidana  Korupsi Penyalahgunaan dana Bansos pada tahun 2010 pada kelompok tani karya Darma Nagari  Koto Tinggi kecamatan Koto Besar

 

Memang  dari pagi tadi  tim Pidsus Kejaksaan,Negeri Dhamasraya melakukan  pemeriksaan  terhadap  oknum wali Nagari Koto Tinggi kecamatan Koto Besar  tersebut saat ini pemeriksaan  terhadap tersangka sedang berlansung.

 

Sebanyak lebih  kurang 82 pertanyaan  yang kami berikan kepada tersangka terhadap  dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bansos pada tahun 2010 pada kelompok tani karya Darma Nagari  Koto Tinggi kecamatan Koto Besar tersebut.

 

Dan penyilidikan dalam kasus ini kami lakukan pada bulan Februari 2020 hingga saat ini.Berdasarkan laporan  BPKP perwakilan Sumatera Barat kerugian  negara dalam kasus tersebut  lebih kurang  269 Juta Rupiah.

 

Dalam laporan dari BPKP  perwakilan Sumatera Barat  tersebut tim pidsus kejaksaan Negeri Dhamasraya  melakukan penyelidikan  dan pemeriksaan  terhadap  kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bansos pada tahun 2010 pada kelompok tani karya Darma Nagari  Koto Tinggi kecamatan Koto Besar tersebut. Yang telah merugikan  uang  negara dan menetapkan  tersangka  terhadap  oknum Wali Nagari  Koto Tinggi kecamatan Koto Besar Kabupaten Dhamasraya tersebut.

 

Pasal yang di tetapkan  pasal 2 jo pasal 3 kemudian  pasal 18 tentang  undang undang Republik Indonesia nomor 31 tahun  1999 tentang  pemberantasan tindak  korupsi yang menyebutkan  dalam pasal tersebut  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.ucap Kasi Pindus Kejaksaan Negeri Dharmasraya  Ilza Putra  Zulafa .SH