Padang, SumbarsatuTV.com - Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mengapresiasi aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan mahasiswa di gedung DPRD Sumbar. Namun, menurutnya, unjuk rasa itu semestinya ditujukan ke gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
Berita Terkait:
- Fitnah "Keturunan PKI" di Pilkada, Pelajaran Buruk bagi Kaum Muda
- Ditantang Warga, Indra Catri Bernyanyi di Dharmasraya
- Tanggapi Fitnah terhadap Nasrul Abit, Tim Pemenangan: Kesalahan Akurat.co Fatal
- Politisi Sijunjung, Arrival Boy, Belajar Banyak dari Nasrul Abit
- Dituduh Anak PKI, Nasrul Abit Doakan Pemfitnahnya Diampuni Allah
"Demo ke DPRD ini kurang tepat sasaran. Seharusnya unjuk rasa digelar di kantor gubernur, sebab gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat," sebut Supardi usai menemui para demonstran, Rabu (7/10/2020).
Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, gubernur itu merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, penolakan atas kebijakan pemerintah pusat, seharusnya disampaikan melalui gubernur.
- Misi NA-IC Sektor Kesehatan: Prioritaskan Penanganan Covid-19 dan Fasilitas Kesehatan
- Diarak Ke Pasar, Nasrul Abit Terima Kasih Diingatkan Bawaslu
- KPU Kabupaten Dharmasraya Buka Loker Untuk 3.710 Orang
- Prabowo Minta Kader Gerindra All Out Menangkan NA-IC
- Sosialisasikan Perda AKB, Nasrul Abit Bagi-bagikan Masker di Pasar Raya Painan
