Padang, SumbarsatuTV - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, HM. Nurnas menganggap, upaya memaksa pengalihan status Bank Nagari dari konvensional menjadi Syariah oleh Gubernur Sumbar melalui Fraksi PKS, sebagai sebuah tindakan sangat tak terpuji, karena tanpa melalui kajian serta persetujuan nasabah.
Berita Terkait:
Bahkan HM. Nurnas merasa bingung, apa tujuan memaksa pengalihan itu, atau fraksi PKS ingin Bank Nagari milik daerah Sumatera Barat ini kolap, ketika Gubernur berganti? Sehingga yang akan disalahkan gubernur berikutnya?
"Jangan paksakan pengalihan itu, lakukan kajian, minta izin nasabah, dan ikuti aturan OJK serta aturan lain berkaitan perusahaan milik daerah, apa PKS mau melihat Bank Nagari kolaps?," tegas Nurnas, Selasa (17/11/2020)
